PONTIANAK, KALBAR — 25 Agustus 2026
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Kabupaten Kubu Raya menyatakan dukungan penuh dan apresiasi tinggi terhadap rencana aksi penyampaian aspirasi yang digagas oleh Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kubu Raya dan BPM Kota Pontianak, terkait transparansi dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran APBN maupun APBD.
Aksi yang direncanakan digelar pada Rabu, 26 Agustus 2026 bertempat di Kejaksaan Negeri Pontianak ini menjadi bukti tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengawal setiap rupiah uang rakyat.
Sejumlah sumber menyebutkan, aksi tersebut lahir dari kepedulian mendalam berbagai elemen masyarakat agar penggunaan anggaran negara dan daerah benar-benar sesuai dengan peruntukan, aturan, serta ketentuan yang berlaku — bukan disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak.
Kegiatan ini diperkirakan akan dihadiri oleh beragam organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, insan pers, serta warga yang peduli pada tata kelola keuangan negara yang bersih dan akuntabel.
Ketua DPD RAJAWALI Kubu Raya, Dedi Syahputra, menyambut hangat dan memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil BPM Kubu Raya maupun BPM Kota Pontianak.
Menurutnya, penyampaian aspirasi masyarakat adalah hak konstitusional sekaligus bagian dari proses demokrasi yang wajib dihormati, selama dilakukan secara tertib, damai, dan tetap berpegang pada aturan hukum yang berlaku.
“Kami memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyampaian aspirasi masyarakat yang dilakukan BPM Kota Pontianak dan BPM Kubu Raya.
Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, sehingga seluruh aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik dan didengar oleh pihak berwenang,” ujar Dedi Syahputra di Kubu Raya, Selasa (25/08/26)
Lebih lanjut, Dedi menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah adalah fondasi utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Setiap alokasi anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Kami berharap aspirasi yang disampaikan dapat didengar dan menjadi perhatian serius pemerintah, baik pusat maupun daerah, sehingga pengelolaan anggaran APBN maupun APBD benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
Uang rakyat harus kembali untuk rakyat,” tegasnya.
RAJAWALI Kubu Raya berharap aksi ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara elemen masyarakat sipil dan pemerintah, demi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan bebas dari penyimpangan yang merugikan rakyat.(Red)
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : Istimewa