Dukung Penggunaan PFN dan Produk UMKM, Karutan Batam Hadiri Rapat Strategis LKPP Dukung Penggunaan PFN dan Produk UMKM, Karutan Batam Hadiri Rapat Strategis LKPP

Dukung Penggunaan PFN dan Produk UMKM, Karutan Batam Hadiri Rapat Strategis LKPP


BATAM//EXPOSEPERISTIWA.COM - Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam, Fajar Teguh Wibowo menghadiri kegiatan Rapat Optimalisasi Pengadaan pada Kementerian/Lembaga di Wilayah Kepulauan Riau dan sekitarnya. 

Konsolidasi Pengadaan dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta Produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kamis (18/06).

Kegiatan yang berlangsung di Balairungsari Lantai 3 Gedung BIDA Utama BP Batam ini dihadiri oleh pimpinan serta perwakilan satuan kerja Kementerian/Lembaga se-Kepulauan Riau.

Rapat tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar instansi dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan melalui penerapan strategi konsolidasi pengadaan.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan terkait pentingnya konsolidasi pengadaan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan, khususnya terhadap paket-paket pengadaan yang bersifat berulang atau sejenis. 

Selain itu, LKPP juga mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro dan Kecil sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.

Kepala Rutan Kelas IIA Batam menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan instansi pemerintah.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Rutan Kelas IIA Batam berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang akuntabel, efisien, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan produk UMK guna memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan nasional dan perekonomian daerah.
(Red)
Lebih baru Lebih lama