Langkah darurat pembersihan yang dilakukan Satpol PP bersama Damkar patut diapresiasi, namun insiden ini juga mengangkat persoalan mendasar terkait kelalaian pihak penyelenggara proyek.
PERNYATAAN KETUA DPD RAJAWALI KUBU RAYA, DEDI SYAHPUTRA:
"Kami sangat memperhatikan insiden ini dengan keprihatinan yang mendalam. Jalan Lintas Trans Kalimantan adalah urat nadi perhubungan yang digunakan ribuan orang setiap harinya.
Jika karena kelalaian satu pihak keselamatan banyak orang terancam, maka itu tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Apresiasi kami sampaikan kepada Satpol PP dan Damkar yang sigap membersihkan lokasi, namun pertanyaan terbesar kami adalah: mengapa hal ini bisa terjadi? Di mana pengawasannya? Dan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian dan risiko yang ditimbulkan?" Bebernya. Jumat (06/11/26).
Dedi Syahputra menegaskan bahwa aturan hukum telah jelas, tinggal ditegakkan dengan tegas:
"Kontraktor proyek memiliki kewajiban mutlak untuk menjaga kebersihan akses jalan yang digunakan.
Membiarkan kendaraan keluar tanpa mencuci roda, sehingga tanah menutupi badan jalan, adalah kelalaian yang tidak bisa dimaafkan. Ini bukan sekadar soal kebersihan, ini soal keselamatan nyawa manusia.
Siapa pun yang bertanggung jawab harus dipanggil, dimintai pertanggungjawaban, dan jika terbukti melanggar aturan, dikenakan sanksi yang tegas dan mendidik." Tegasnya
"DASAR HUKUM & KETENTUAN YANG DILANGGAR":
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah — Pasal 18 ayat (1):
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan pada fasilitas umum.
Pelanggar dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan/tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga denda administratif sesuai peraturan daerah yang berlaku.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Pasal 27 ayat (1) jo.
Pasal 31 ayat (1):
Setiap orang dilarang menempatkan, membuang, atau membiarkan benda di jalan yang dapat mengganggu keselamatan lalu lintas.
Pelanggar dapat dipidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.000.
Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup — Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 98 ayat (1):
Setiap kegiatan wajib menaati izin lingkungan. Membuang material ke luar lokasi proyek yang mengotori fasilitas umum merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif hingga pencabutan izin.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi — Pasal 4 ayat (2) huruf b jo. Pasal 34 ayat (1):
Penyelenggaraan jasa konstruksi wajib memperhatikan keselamatan umum. Kontraktor wajib menerapkan SOP pengendalian dampak lingkungan selama pekerjaan berlangsung.
Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2021 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Lingkungan Kerja Konstruksi — Pasal 126 ayat (1):
Penyedia jasa wajib memastikan tidak ada material konstruksi yang mengotori jalan umum, termasuk menyediakan fasilitas pencucian roda kendaraan di pintu keluar area proyek.
DESAKAN TEGAS RAJAWALI KUBU RAYA:
Pertama — Periksa dan Tegakkan Hukum kepada Kontraktor: Instansi berwenang segera memanggil pihak kontraktor proyek. Periksa kepatuhan terhadap izin lingkungan, SOP keselamatan, dan kewajiban menjaga akses jalan. Berikan sanksi tegas sesuai pelanggaran yang terjadi.
Kedua — Evaluasi Pengawasan Proyek: Instansi pembina dan pengawas proyek perlu menjelaskan kepada publik bagaimana mekanisme pengawasan harian dilaksanakan. Jangan sampai kelalaian yang membahayakan nyawa warga terulang kembali.
Ketiga — Wajibkan Fasilitas Pencucian Roda: Kontraktor harus segera memasang fasilitas pencucian roda yang memadai di setiap titik keluar area proyek dan menugaskan petugas pembersih. Ini bukan permintaan, melainkan kewajiban hukum.
Keempat — Libatkan Masyarakat dalam Pengawasan: Warga sekitar harus diberi saluran pelaporan yang responsif. Jika ada pelanggaran, instansi terkait harus menindaklanjuti dengan cepat dan informasikan kembali kepada pelapor.
"Fasilitas umum bukan tempat pembuangan. Keselamatan warga bukan komoditi yang bisa dikorbankan demi kecepatan proyek.
Hukum ada untuk melindungi rakyat, dan kami di RAJAWALI Kubu Raya akan terus mengawal agar hukum itu benar-benar berjalan di tempat yang benar," tegas orang nomor satu di DPD RAJAWALI Kubu Raya
Keselamatan di jalan raya adalah hak konstitusional setiap warga negara. Semoga insiden ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak — bahwa pembangunan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan keamanan dan kenyamanan publik.
Pembangunan yang menelantarkan rakyat bukanlah kemajuan, melainkan kegagalan tanggung jawab bersama.
Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Kabupaten Kubu Raya
Mengawal Fasilitas Umum, Menjaga Keselamatan Rakyat!
Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : Ilustrasi (Ist)