Komitmen tersebut mengemuka usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HKTI Kepri beserta jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota, Senin (29/6). Bagi Nyanyang, pelantikan bukan sekadar pergantian kepengurusan, melainkan awal konsolidasi organisasi untuk mengawal berbagai program strategis pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Alhamdulillah pelantikan berjalan lancar. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum HKTI yang telah melantik kepengurusan DPD dan DPC. Ini menjadi kekuatan baru bagi kami untuk bersama-sama mengawal program pemerintah,” ujarnya.
Menurut Nyanyang, Kepri memiliki tantangan besar dalam mewujudkan kemandirian pangan. Sebagai daerah kepulauan, sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat masih dipasok dari luar provinsi. Padahal, potensi pertanian, peternakan, hingga sektor perikanan dinilai cukup besar untuk terus dikembangkan.
Karena itu, kepengurusan baru HKTI akan memfokuskan program kerja pada peningkatan produksi pangan yang selaras dengan agenda pemerintah pusat, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami menyesuaikan produksi pertanian dengan kebutuhan program MBG. Fokus kami saat ini adalah pengembangan peternakan ayam, produksi telur, serta sayur-mayur agar mampu memenuhi kebutuhan program tersebut,” katanya.
Tak hanya itu, HKTI juga akan terlibat dalam pengawalan sejumlah program nasional lainnya, mulai dari Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, hingga pengembangan Kampung Nelayan.
“Semua program itu akan kami kawal bersama HKTI provinsi maupun kabupaten/kota agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Nyanyang.
Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, mengingatkan bahwa HKTI bukan sekadar organisasi profesi, melainkan mitra strategis pemerintah yang berfungsi menjembatani kepentingan petani dengan pembuat kebijakan.
Menurut dia, HKTI harus mampu menjalankan dua peran sekaligus, yakni menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat sekaligus membawa persoalan yang dihadapi petani dan nelayan di daerah agar mendapat perhatian pemerintah pusat.
“Peran HKTI adalah mengadvokasi. Menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat, sekaligus membawa aspirasi dan persoalan yang dihadapi petani di daerah ke pemerintah pusat agar dapat dicarikan solusi,” ujarnya.
Sudaryono menilai Kepri tetap memiliki peluang besar mengembangkan sektor pertanian meskipun bukan daerah agraris. Selain budidaya padi dan hortikultura, sektor kelautan dan perikanan menjadi modal utama yang dapat menopang ketahanan pangan daerah.
Ia menyebut masyarakat Kepri telah mengembangkan berbagai komoditas, termasuk pertanian modern melalui sistem *greenhouse*. Namun, sejumlah persoalan klasik seperti distribusi pupuk, pemasaran hasil panen, hingga kebutuhan sarana produksi masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan bersama.
“Di situlah HKTI hadir untuk mendampingi dan membantu menyelesaikan persoalan tersebut,” katanya.
Melalui kepengurusan yang baru, HKTI Kepri menetapkan dua target utama, yakni meningkatkan produksi pangan daerah dan mendorong kesejahteraan petani serta nelayan. Sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan diyakini menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pasokan pangan dari luar sekaligus memperkuat ketahanan pangan Kepulauan Riau.(Red)